baby_cow forum


 
IndeksFAQPencarianPendaftaranAnggotaGroupLogin

Share | 
 

 Pajak edan di indonesia

Topik sebelumnya Topik selanjutnya Go down 
PengirimMessage
Teddy
年轻人
年轻人


Jumlah posting : 1443
Age : 40
Location : Surabaya
Registration date : 29.09.07

PostSubyek: Pajak edan di indonesia   Fri 4 Jul 2008 - 9:43

Kompas, Rabu, 2 Juli 2008. - Bagi wajib pajak yang tidak memanfaatkan fasilitas sunset policy, pembayaran pajak pada tahun 2009 bisa dua kali lebih besar. Itu dimungkinkan karena tanpa fasilitas ini wajib pajak bisa diwajibkan melunasi denda yang sama besarnya dengan pokok tagihan pajak kurang bayar.

"Jika fasilitas sunset policy ini tidak digunakan, wajib pajak yang tidak jujur akan dikenai denda dan tidak lolos dari pemeriksaan pajak. Artinya, petugas pajak bisa memeriksa pembayaran pajaknya mulai tahun 2005 atau 2004. Jika ditemukan, dendanya saja bisa setara dengan pokok utang pajaknya," ujar Dirjen Pajak Darmin Nasution, Senin (1/7) di Jakarta, saat menyosialisasikan diawalinya program sunset policy mulai 1 Juli 2008.

Sunset policy merupakan fasilitas penghapusan sanksi pajak penghasilan (PPh) orang pribadi atau badan. Sanksi yang dihapuskan berupa pembebasan beban bunga dan denda atas kekurangan pembayaran pajak. Masyarakat yang dapat memanfaatkannya terbuka, baik bagi wajib pajak yang belum memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) maupun telah memiliki NPWP per 1 Januari 2008.

Fasilitas lainnya adalah jaminan bagi wajib pajak yang secara jujur menyampaikan perbaikan surat pemberitahuan (SPT) pajak dari pemeriksaan. Batas waktu perbaikan SPT tanggal 31 Desember 2008. Setelah itu, mereka wajib melunasi seluruh kekurangan pajak yang mungkin timbul.

Darmin menegaskan, pelaksanaan seluruh fasilitas itu dijamin oleh berbagai dasar hukum. Kebijakan sunset policy diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Selain itu, pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyampaian dan Pembetulan SPT serta Persyaratan Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Sanksi Administrasi dalam Rangka Penerapan Pasal 37A UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP.

Untuk memastikan tidak ada pelanggaran di tingkat lapangan, Dirjen Pajak telah menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 30 Tahun 2008. "Semuanya kami siapkan agar tidak terjadi simpang siur di lapangan. Seluruh aturan pelaksana itu sebenarnya sudah selesai pada triwulan pertama 2008, tetapi ada sedikit perubahan pada surat edaran Dirjen Pajak yang menyebabkan sosialisasi program sunset policy baru dimulai pada 1 Juli 2008," ujar Darmin.

Dalam Peraturan Dirjen Pajak itu disebutkan, orang pribadi yang belum memiliki NPWP pada 1 Januari 2008 dapat menikmati fasilitas sunset policy asal memenuhi empat syarat. Pertama, secara sukarela mendaftarkan diri mendapatkan NPWP pada 2008. Kedua, tidak sedang diperiksa dalam kasus pidana perpajakan, baik dalam tahap pembuktian awal, penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan pengadilan.

Ketiga, mengisi SPT tahunan PPh orang pribadi untuk tahun pajak 2007 dan tahun-tahun sebelumnya paling lambat tanggal 31 Maret 2009. Keempat, melunasi seluruh pajak kurang bayar sebelum SPT tahunan PPh-nya disampaikan. Adapun bagi orang pribadi yang sudah memiliki NPWP bisa mendapatkan fasilitas sunset policy jika memenuhi seluruh persyaratan pada wajib pajak yang belum memiliki NPWP, plus syarat tambahan. Syarat tambahan itu adalah belum menerima surat ketetapan pajak (SKP). SKP merupakan dokumen yang menunjukkan besaran pajak yang harus dibayar.

Mendorong wajib paja jujur

Di tempat terpisah, Ketua Komite Tetap Fiskal dan Moneter Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bambang Soesatyo menegaskan, penerapan sunset policy berguna dalam mendorong wajib pajak lebih jujur dan konsisten sehingga penerimaan negara dari pajak bertambah. Akan tetapi, pemerintah diingatkan untuk lebih serius menambah kenyamanan bagi pengusaha dalam mengembangkan bisnisnya.

"Pertanyaannya sekarang, apa yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak setelah wajib pajak berkata jujur atas penghasilannya? Apakah setelah ini pengusaha bisa terbebas dari rasa waswas dan pungutan liar yang senantiasa merongrong daya saing usaha?" ujar Bambang Soesatyo.

Banyak Orang Kaya Malas Bayar Pajak

JAKARTA Selasa, 1 Juli 2008 - Dirjen Pajak Darmin Nasution siap "menjewer" orang kaya Indonesia yang tidak benar dan belum membayar pajak. "Kita akui masih banyak orang kaya di Indonesia tidak benar dan mungkin belum bayar pajak," kata Darmin pada konferensi pers mengenai "Sunset Policy" (Penghapusan Sanksi Pajak) 2008 di Jakarta , Selasa (1/7).

Menurut Darmin, para orang kaya Indonesia yang jumlahnya kian bertambah di Indonesia itu akan diwajibkan membayar pajak dengan melalui beberapa tahap. "Pertama kita ingatkan, yakinkan mereka. Orang Indonesia kan katanya banyak malunya. Jangan sampai gak punya malu lagi," kata Darmin.

Langkah kedua, Dirjen Pajak akan melakukan perbaikan dan pengolahan database wajib pajak bagi para orang kaya ini sehingga dengan data tersebut diharapkan para orang kaya ini bisa membayar pajak dengan benar.

"Kalau sudah kita terapkan itu dan tidak bayar pajak juga harus dijewer kalau begitu. Jadi ini semua selain kita siapkan aturannya dalam perangkat UU kita siapkan juga infrastruktur dalam database kita," katanya. Tak lupa Darmin mengaku menyiapkan perangkat aparatnya untuk melaksanakan kebijakan tersebut dengan baik dan benar.

"Kalau saya lihat, pembayaran pajak penduduk Indonesia pelan-pelan databasenya bergeser. Di sana sini, orang yang kita kenal, kita kadang kaget. Atau kita ambil per wilayah. Wilayah yang mewah kita lihat wajahnya bagaimana sih. Kita akan tahu ini tak benar ini," katanya.

Menurut Darmin, paramater orang kaya bukan dinilai dari penghasilannya melainkan kekayaaan yang dimilikinya. "Setiap tahun bisa saja aset naik sehingga nilai aset naik itu pengaurhi kekayaaanya jadi besar bukan karena penghasilannya yang tinggi," jelas dia.

Dalam penjelasannya Darmin mengatakan Sunset Policy adalah fasilitas penghapusan sanksi pajak penghasilan orang atau berupa badan atas kekurangan pembayaran pajak yang dapat dinikmati masyarakat baik yang belum memiliki NPWP maupun yang telah memiliki NPWP pada tanggal 1 Januari 2008. "Jadi kesimpulannya adalah policy ini justru beri kesempatan ke wajib pajak agar bayar pajaknya dengan benar," tegasnya.
Kembali Ke Atas Go down
Lihat profil user
RuruShido
年轻人
年轻人
avatar

Jumlah posting : 1028
Age : 31
Location : ^^ Ponti ^^
Registration date : 17.12.07

PostSubyek: Re: Pajak edan di indonesia   Fri 4 Jul 2008 - 10:28

orang kaya sih gpp
kalo kite yg kena pajak bgmn???
bener2 kurang acem dahhhh
pajak bukan masuk ke pemerintah, masuk kantong penjabat n petugas pajak jakkkk
Kembali Ke Atas Go down
Lihat profil user
Teddy
年轻人
年轻人


Jumlah posting : 1443
Age : 40
Location : Surabaya
Registration date : 29.09.07

PostSubyek: Re: Pajak edan di indonesia   Fri 4 Jul 2008 - 10:35

orang kaya juga males bayar pajak, untuk saat ini target-nya perusahaan. Yg ditakutkan seenaknya aja dikasih NPWP repot dah. Pajak dinaikkan 2x ya kurang ajar betul.
Kembali Ke Atas Go down
Lihat profil user
RuruShido
年轻人
年轻人
avatar

Jumlah posting : 1028
Age : 31
Location : ^^ Ponti ^^
Registration date : 17.12.07

PostSubyek: Re: Pajak edan di indonesia   Fri 4 Jul 2008 - 10:45

perusahaan?? otomatis kena pegawai juga dunk??
restoran ikut??
Kembali Ke Atas Go down
Lihat profil user
Teddy
年轻人
年轻人


Jumlah posting : 1443
Age : 40
Location : Surabaya
Registration date : 29.09.07

PostSubyek: Re: Pajak edan di indonesia   Sat 5 Jul 2008 - 10:17

pegawai perusahaan terkenal biasanya khan udah harus punya NPWP pegawai-nya. Kalau restoran tidak tau deh, yg aku dengar fokus dulu ke perusahaan.
Kembali Ke Atas Go down
Lihat profil user
Sponsored content




PostSubyek: Re: Pajak edan di indonesia   

Kembali Ke Atas Go down
 
Pajak edan di indonesia
Topik sebelumnya Topik selanjutnya Kembali Ke Atas 
Halaman 1 dari 1

Permissions in this forum:Anda tidak dapat menjawab topik
baby_cow forum :: seputar news :: dunia dalam berita-
Navigasi: